Rangkaberita.com — Arab Saudi pada awal tahun 2026 resmi membuka peluang bagi warga negara asing (WNA) untuk membeli dan memiliki properti di negaranya melalui undang-undang baru yang mulai berlaku sejak Januari 2026. Kebijakan ini menjadi terobosan besar karena selama puluhan tahun sebelumnya kepemilikan real estat di Kerajaan Saudi Arabia sangat dibatasi bagi non-warga negara. Kini, perubahan tersebut dipandang sebagai salah satu langkah strategis untuk mendorong investasi asing, diversifikasi ekonomi, dan perkembangan sektor real estate sesuai dengan Visi 2030 pemerintah Saudi.
Latar Belakang Kebijakan
Perubahan regulasi ini merupakan implementasi dari Hukum Kepemilikan Real Estat oleh Non-Saudi yang disetujui oleh Pemerintah Saudi pada Juli 2025 dan mulai berlaku efektif di awal 2026 setelah masa transisi selama 180 hari sejak publikasi hukum tersebut di Umm al-Qura Gazette. Dengan undang-undang ini, rezim lama yang membatasi kepemilikan asing diganti dengan kerangka hukum yang lebih jelas dan terstruktur, sehingga memberikan kepastian hukum bagi investor dan penduduk asing yang ingin memiliki properti.
Sebelumnya, kepemilikan properti oleh orang asing hanya mungkin melalui skema khusus seperti residensi premium (premium residency) atau melalui izin khusus dari Kementerian Dalam Negeri, serta dalam kondisi sangat terbatas. Kebijakan baru ini membuka peluang lebih luas untuk kepemilikan tanah, rumah, apartemen, maupun properti komersial dan industri.
Ruang Lingkup Kepemilikan oleh WNA
Menurut aturan terbaru, WNA boleh membeli berbagai jenis properti, termasuk:
- Hunian (residential) seperti rumah, apartemen, dan villa di zona-zona yang ditetapkan pemerintah.
- Properti komersial dan industri yang dapat dimiliki baik oleh individu asing maupun perusahaan asing yang terdaftar sesuai hukum Saudi.
- Properti pertanian juga dapat dimiliki oleh WNA di wilayah yang diizinkan.
Namun kepemilikan tersebut masih tunduk pada ketentuan dan batasan tertentu, termasuk penetapan area atau zona yang diperbolehkan untuk kepemilikan asing. Otoritas Umum Real Estat Saudi (Real Estate General Authority/REGA) akan merilis peta dan daftar wilayah yang diizinkan untuk transaksi tersebut.
Pembatasan Lokasi
Walaupun undang-undang ini membuka pasar bagi investor asing, beberapa area sensitif tetap memiliki pembatasan:
- Kepemilikan hunian umum di kota suci seperti Makkah dan Madinah secara umum masih dibatasi untuk warga negara Saudi dan umat Islam, terutama untuk rumah pribadi. Hanya dalam kondisi tertentu seperti perusahaan yang memenuhi syarat bisa memiliki properti komersial atau untuk proyek berskala besar.
- Zona kepemilikan asing akan ditetapkan oleh pemerintah dalam dokumen resmi yang mencakup peta lokasi, persentase kepemilikan yang diizinkan, dan jangka waktu hak guna.
Kebijakan ini sengaja dibuat berbeda tergantung lokasi untuk menjaga keseimbangan antara menarik modal asing dan melindungi kepentingan nasional serta struktur sosial setempat.
Syarat dan Proses
Agar WNA bisa membeli properti di Saudi Arabia, beberapa syarat administratif diperlukan, antara lain:
- Mendaftar dan mengaktifkan identitas digital (digital ID) melalui platform pemerintah seperti Absher, sistem identifikasi resmi Arab Saudi. Hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan semua data pembeli asing terdokumentasi rapi.
- Membuka rekening bank lokal Saudi agar transaksi pembayaran properti serta biaya lain dapat dilakukan sesuai hukum setempat.
- Memiliki nomor kontak lokal dan memenuhi persyaratan hukum lainnya yang ditetapkan dalam peraturan turunan undang-undang ini.
Proses pendaftaran dan pencatatan properti akan dilakukan melalui sistem digital yang terintegrasi dengan database nasional real estate, sehingga setiap transaksi tercatat dan diatur secara hukum.
Biaya dan Sanksi
Dalam ketentuan baru tersebut, biaya dan pajak juga diatur secara jelas. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan pelaksana antara lain:
- Biaya transaksi properti hingga sekitar 5–10 persen dari nilai properti yang dibeli, tergantung pada jenis transaksi serta aturan pajak dan biaya pendaftaran yang berlaku.
- Sanksi tegas bagi pelanggar hukum, seperti denda besar mencapai jutaan Riyal Saudi atau bahkan perintah penjualan paksa properti jika ditemukan pelanggaran informasi atau laporan palsu.
Penerapan sanksi ini menunjukkan komitmen pemerintah Saudi untuk menjaga integritas pasar real estate dan mencegah penyalahgunaan kepemilikan asing yang bisa berdampak buruk bagi ekonomi maupun stabilitas sosial.
Dampak dan Tujuan Kebijakan
Kebijakan ini bukan sekadar membuka peluang bagi WNA untuk tinggal atau berinvestasi real estate, tetapi juga bagian dari strategi ekonomi jangka panjang Saudi Arabia untuk menarik modal asing serta meningkatkan likuiditas dan supply di pasar properti. Hal ini sejalan dengan Visi 2030 Arab Saudi yang berfokus pada diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada minyak, dan membuka peluang investasi yang lebih luas.
Selain itu, membuka kepemilikan properti bagi asing diyakini dapat mendorong pertumbuhan sektor konstruksi dan real estate lokal, memperluas basis pajak, serta menciptakan hubungan ekonomi yang lebih kuat antara Saudi Arabia dan investor global.
Tantangan dan Respons Pasar
Walaupun disambut positif oleh banyak pihak, ada juga kekhawatiran di pasar bahwa pembukaan pasar ini bisa mendorong kenaikan harga properti, terutama di kota-kota besar seperti Riyadh dan Jeddah. Namun pemerintah memastikan bahwa regulasi dan pengawasan akan dirancang untuk mencegah spekulasi berlebihan dan menjaga keterjangkauan rumah bagi warga lokal. Secara keseluruhan, kebijakan ini dianggap sebagai langkah besar yang membentuk ulang pasar real estate Arab Saudi, membuka peluang baru bagi investor global serta memberi pilihan bagi WNA yang ingin memiliki rumah atau properti lain di Kerajaan.Implementasi penuh diharapkan akan memberikan dampak signifikan bagi pasar properti dan perekonomian Saudi ke depan.
