Rangkaberita.com — Ratusan sopir yang melayani trayek lintas Manokwari Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, kini merasa geram menyusul kabar rencana pemberian izin operasi travel trayek angkutan Manokwari Teluk Bintuni oleh pemerintah setempat. Rencana ini dinilai akan mengganggu stabilitas transportasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun oleh komunitas sopir yang telah merintis trayek tersebut.
Ketua Komunitas Hilux Manokwari Teluk Bintuni dan Lintas Papua Barat, Bapak Nofti, menegaskan penolakan keras terhadap masuknya layanan travel baru. Menurutnya, trayek lintas kabupaten ini merupakan usaha yang telah dirintis sejak awal oleh komunitas sopir, sehingga jika ada travel baru yang turut mengambil penumpang di trayek tersebut, hal itu akan sangat merugikan dan mengganggu kestabilan perekonomian sopir yang sudah beroperasi.
“Kami bersama rekan-rekan yang merintis moda transportasi Manokwari Bintuni ini dari awal. Dulu saat masih menggunakan hardtop hingga sekarang beralih menggunakan Hilux, kami berkomitmen untuk saling menjaga dan menertibkan. Ini adalah piring makan kami, sehingga jika ada yang masuk lagi, sama saja menganggu piring makan kami,” tegas Nofti saat ditemui di Manokwari, Senin (7/12/2025).
Nofti menambahkan, komunitas yang dipimpinnya tidak hanya mengutamakan kepentingan bisnis semata, tetapi juga menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang. Selama bertahun-tahun, komunitas sopir lintas Manokwari Teluk Bintuni sudah terbiasa menerapkan aturan internal dan sistem pengaturan operasional agar perjalanan lancar, aman, dan terkendali. Oleh karena itu, kehadiran travel baru dipandang akan merusak keseimbangan yang sudah terbangun.
“Saya selaku ketua menegaskan bahwa tidak ada lagi angkutan lain yang masuk, misalkan travel dan lainnya yang sejenis. Kami tegaskan lagi bahwa kami menolak untuk ada angkutan lain trayek Manokwari Bintuni. Jangan ada yang mau mengambil keuntungan dari ini. Ini bukan sekadar persoalan bisnis, tapi juga prinsip saling menghormati antara pelaku transportasi yang telah beroperasi sejak lama,” lanjut Nofti.
Kemarahan para sopir ini mencerminkan keprihatinan yang cukup dalam. Mereka menilai, izin travel baru bukan hanya sekadar tambahan layanan transportasi, tetapi juga ancaman serius terhadap mata pencaharian sopir yang selama ini berjuang untuk membangun trayek lintas kabupaten tersebut dari nol. Sejak awal, komunitas sopir sudah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kondisi jalan yang sulit, perawatan kendaraan yang mahal, hingga persaingan di tingkat lokal. Masuknya travel baru dipandang akan memperberat tantangan yang ada.
Selain itu, komunitas sopir juga menekankan pentingnya peraturan yang adil dan transparan dari pemerintah daerah dalam mengatur transportasi lintas kabupaten. Mereka berharap pemerintah dapat memahami posisi mereka sebagai pihak yang telah merintis trayek sejak lama dan memberikan perlindungan terhadap usaha mereka, sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak sehat.
“Kami tidak menentang kemajuan transportasi, tetapi yang kami inginkan adalah adanya keadilan dan keberlanjutan. Jangan sampai ada pihak baru yang masuk dan mengambil keuntungan tanpa memahami perjuangan kami. Kami berharap pemerintah mendengarkan aspirasi kami,” ujar Nofti.
Kepedulian komunitas sopir ini juga mencerminkan tanggung jawab sosial terhadap penumpang. Dengan jumlah kendaraan yang terbatas dan jalur yang menantang, mereka yakin bahwa keberadaan travel baru justru bisa menimbulkan ketidakteraturan dalam operasional trayek. Sopir berharap pemerintah meninjau ulang rencana pemberian izin travel tersebut, sehingga trayek Manokwari Teluk Bintuni tetap stabil dan aman bagi semua pihak. Hingga saat ini, pemerintah daerah maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai tindak lanjut izin travel baru. Namun, ketegasan komunitas sopir lintas Manokwari Teluk Bintuni menegaskan bahwa mereka siap bersatu untuk mempertahankan keberlangsungan trayek yang telah mereka bangun dengan kerja keras selama bertahun-tahun.
