Rangkaberita.com — Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan bahwa program hilirisasi dan industrialisasi nasional membutuhkan dukungan pembiayaan dalam jumlah besar. Program strategis tersebut, menurutnya, tidak hanya memerlukan komitmen pemerintah, tetapi juga sinergi kuat dengan berbagai sumber pendanaan, termasuk sektor swasta, lembaga keuangan, maupun investor asing. Hal ini disampaikan Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 yang mengusung tema Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan, di Jakarta, Jumat malam, 28 November 2025.
Perry menjelaskan bahwa sebagian besar pembiayaan untuk hilirisasi dan industrialisasi akan bersumber dari berbagai instrumen dan lembaga keuangan, seperti Danantara, pihak swasta, perbankan, pasar modal, serta investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Ia menekankan bahwa sektor-sektor tersebut memiliki potensi besar untuk menyediakan dukungan pendanaan jangka panjang yang dibutuhkan bagi proyek-proyek strategis nasional.
Sementara itu, porsi pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap akan ada, tetapi jumlahnya terbatas. APBN, kata Perry, harus dikelola dengan hati-hati karena terikat pada batasan defisit fiskal serta prioritas untuk membiayai program sosial dan ekonomi kerakyatan. Karena itulah, Perry menilai dibutuhkan model bisnis yang lebih matang, komersial, dan menguntungkan agar hilirisasi dapat berjalan berkelanjutan.
Ia menjelaskan bahwa model bisnis yang dimaksud mencakup berbagai aspek penting, seperti kepastian hukum dan kebijakan, kelayakan proyek, ketersediaan sumber pembiayaan, kesiapan teknologi, hingga kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Seluruh aspek ini harus berjalan seiring agar proyek hilirisasi tidak hanya mampu menarik investor, tetapi juga memberikan nilai tambah signifikan bagi perekonomian nasional.
“Bank Indonesia mendukung pembiayaan program hilirisasi dan industrialisasi, koordinasi erat KSSK. Melalui pembelian obligasi berkualitas tinggi di pasar sekunder. Fasilitas lindung nilai hingga sekuritisasi di pasar uang,” ujar Perry dalam pidatonya.
Perry menekankan bahwa BI akan terus memperkuat koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Dukungan BI, lanjutnya, tidak hanya dalam bentuk kebijakan moneter, tetapi juga melalui instrumen pasar uang yang mendorong pembiayaan inovatif, termasuk pembelian obligasi berkualitas yang dapat menjadi katalis bagi pendanaan swasta.
Selain mempersiapkan pendanaan hilirisasi, Perry juga menyoroti pentingnya percepatan ekonomi digital sebagai pilar pertumbuhan nasional ke depan. Menurutnya, percepatan tersebut tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan sinergi antar kementerian, lembaga, dunia usaha, hingga pemerintah daerah. Ia menyebut perlunya percepatan pembangunan infrastruktur digital, transformasi layanan publik, inovasi teknologi, penguatan sistem pemerintahan berbasis digital, keamanan siber, hingga perlindungan konsumen.
Bank Indonesia sendiri, kata Perry, terus mendorong digitalisasi sistem pembayaran melalui berbagai program seperti perluasan QRIS, digitalisasi penyaluran bantuan sosial, serta digitalisasi transaksi keuangan daerah. Transformasi ini dinilai penting untuk memperkuat transparansi, efisiensi, dan kecepatan layanan ekonomi yang berdampak langsung pada masyarakat.
Di sisi internasional, Perry menekankan pentingnya efektivitas kerja sama perdagangan dan investasi dalam mendukung hilirisasi dan kebutuhan pembiayaannya. Kerja sama bilateral dan regional dinilai penting untuk memperluas akses pasar, menurunkan risiko, serta membangun ekosistem investasi yang lebih stabil. Dalam konteks tersebut, Bank Indonesia berkomitmen memperluas penggunaan Local Currency Transactions (LCT) serta sistem pembayaran digital antarnegara untuk meningkatkan efisiensi transaksi internasional.
“Dengan sinergi kelima kebijakan transformasi ekonomi nasional tersebut, InsyaAllah Indonesia akan tumbuh lebih tinggi dan berdaya tahan. Stabilitas terjaga. Hilirisasi dan industrialisasi dalam Asta Cita akan mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Demikian pula, program sosial dan ekonomi kerakyatan seperti MBG, KDMP, perumahan rakyat, dan lainnya. Untuk itu, kami mohon arahan Bapak Presiden,” tutur Perry.
Pidato Perry tersebut menjadi penegasan bahwa Bank Indonesia berkomitmen penuh mendukung agenda strategis pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan tahan terhadap guncangan global. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan BI, harapannya Indonesia mampu memperkuat fondasi ekonomi sekaligus mewujudkan transformasi struktural yang berkelanjutan.
